Surabaya, mediantt.com — Kongres IV Partai Demokrat menetapkan 10 rekomendasi untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo. Rekomendasi itu dibacakan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat menutup Kongres IV di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (13/5/2015) malam.
SBY juga mengapresiasi kekompakan peserta kongres yang satu suara mendukungnya menjadi ketua umum. Ia berjanji akan menjalankan mandat dengan sebaik-baiknya.
“Rekomendasi Partai Demokrat agar pemerintahan Jokowi sukses dalam mengemban tugas-tugasnya, dan rakyat Indonesia dapat terus ditingkatkan kesejahteraannya,” kata SBY.
Pertama, Partai Demokrat ingin pemerintah terus menjaga, menghidupkan kembali iklim dan kampanye pemberantasan korupsi. Alasannya, masyarakat menginginkan Indonesia ke depan semakin bersih dan bebas dari korupsi.
Karena itu, kata SBY, Demokrat juga meminta pemerintah atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengutamakan pencegahan, tetap agresif dan tanpa pandang bulu, cermat dan tidak gegabah dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, tidak ada motif politik, serta putusan pengadilan diharapkan obyektif dan adil.
Kedua, Partai Demokrat mengajak semua elemen untuk menyelamatkan KPK dan Polri. Tujuannya agar dua lembaga penegak hukum itu bisa bekerja efektif. “Fungsinya tidak boleh terganggu karena benturan orang per orangan,” ucap SBY.
Menurut SBY, pemerintah harus ada di garda terdepan dalam menjaga semangat pemberantasan korupsi. Alasannya, masyarakat menginginkan Indonesia ke depan semakin bersih dan bebas dari korupsi. “Utamakan pencegahan, tetap agresif, dan tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Ketiga, Partai Demokrat ingin TNI-Polri menjaga independensinya dengan cara terbebas dari lingkar politik kekuasaan. Menurut SBY, rekomendasi ini muncul karena Demokrat tidak ingin TNI-Polri terganggu independensinya sehingga dapat mengkhianati amanat reformasi. Demokrat ingin TNI-Polri tidak terpecah belah, dan secara sadar serta aktif menegakkan hubungan militer-sipil yang sehat.
Keempat, dengan alasan mendengar aspirasi masyarakat, Partai Demokrat ingin pemerintah tetap berpihak dengan masyarakat yang tidak mampu. Dalam artian, pemerintah diharapkan menghidupkan kembali program-program prorakyat, apa pun namanya, agar tercipta keadilan sosial bagi masyarakat.
Kelima, Partai Demokrat meminta pemerintah tidak menghabiskan APBN hanya untuk pembangunan infrastruktur. Demokrat ingin APBN dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Pembangunan infrastruktur memang sangat penting, tapi jangan sampai APBN kita habis untuk pembangunan infrastruktur,” ungkap SBY.
SBY menuturkan, biaya pembangunan infrastruktur harus berasal dari perpaduan antara anggaran pemerintah, anggaran BUMN dan kucuran dari swasta. Menurut SBY, harus ada jaminan anggaran yang cukup dari APBN dan APBD untuk peningkatan kesejahteraan dan program pengurangan kemiskinan.
Keenam, Partai Demokrat meminta pemerintah menjaga dan menghidupkan kembali program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Partai Demokrat memandang program tersebut sangat baik meski perlu dilakukan perbaikan karena sifatnya sebagai program induk.
Ketujuh, pemerintah diminta untuk dapat mengelola ekonomi secara sungguh-sungguh dengan kebijakan tepat dan tindakan efektif agar pengangguran dan kemiskinan berkurang. Permintaan itu dilontarkan karena Partai Demokrat menilai adanya persoalan ekonomi, seperti lambatnya pertumbuhan, adanya masalah di sektor moneter, fiskal, dan riil.
Kedelapan, Partai Demokrat sepakat dengan komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan NKRI. Akan tetapi, Partai Demokrat meminta pemerintah untuk tidak gegabah mengambil tindakan sehingga mengganggu hubungan negara Indonesia dan negara tetangga.
Kesembilan, Partai Demokrat berharap ke depan dapat terjalin hubungan yang sehat antara negara/pemerintah dengan partai politik dan sesama partai politik. Harapan itu diyakini dapat terwujud jika dijalankan prinsip saling menghormati kedaulatan masing-masing.
Terakhir, Partai Demokrat berharap pemerintah menjalankan asas akuntabilitas, kapabilitas, transparan, responsif, dan taat aturan saat menjalankan semua keputusan, tindakan, dan kebijakan. Partai Demokrat mengatakan, pemerintah perlu melakukan sosialisasi terkait program yang akan digulirkan agar tidak muncul salah persepsi, dan masyarakat dapat terlibat dalam pengawasan.
“Jika pemerintah berkenan menjalankan 10 rekomendasi itu, maka diyakini akan banyak lagi yang dapat dilakukan dalam menyejahterakan rakyat Indonesia,” imbuh Presiden ke-VI RI ini.
Lima Agenda Besar Demokrat
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga menetapkan lima agenda utama Partai Demokrat untuk periode 2015-2020.
Pertama, SBY ingin melakukan modernisasi Partai Demokrat selama lima tahun ke depan. Modernisasi itu meliputi infrastruktur fisik dan sistem serta teknologi informasi, kultur, termasuk pembinaan integritas dan perilaku kader.
Kedua, SBY ingin Partai Demokrat melakukan peningkatan kepemimpinan dan manajemen partai. Hal tersebut akan ia lakukan dengan menggelar pendidikan dan pelatihan kader 3-8 pekan dengan sasaran 5.000 kader utama di tingkat pusat dan daerah.
Ketiga, SBY mendorong Partai Demokrat untuk meningkatkan kepedulian pada rakyat dengan tema besar “Demokrat peduli dan beri solusi”. Target itu akan dilakukan melalui kader di jajaran eksekutif, legislatif, mulai dari pusat sampai daerah dan perseorangan.
“Keempat, penyuksesan pemilihan kepala daerah dengan menyiapkan calon terbaik, mengutamakan kader Demokrat sendiri, dan menjalankan pilkada langsung dengan perbaikan sesuai Perppu yang telah disahkan menjadi Undang-Undang,” kata SBY.
Dan kelima, SBY ingin Partai Demokrat menyukseskan Pemilu 2019 dengan sasaran berjaya kembali pada Pemilu 2019. SBY mengajak seluruh kader Demokrat dan partai politik lainnya untuk melaksanakan politik yang cerdas dan beretika. “Bukan politik buruk. Partai Demokrat siap berkompetisi secara sehat dan ksatria,” ungkapnya.
SBY berharap kelima agenda utama itu dapat membuat seluruh kader Demokrat lebih optimis, dan berorientasi ke depan dengan menjaga persatuan untuk mencapai hasil optimal. (kpc/jdz)
