LEWOLEBA – Ada sebuah peristiwa tak etis yang dilakukan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lembata, Alex Making. Gara-gara ‘plesir’ keluar daerah tanpa ijin ke atasan, mantan cawabup itu mencatut nama Wakil Bupati Thomas Langoday. Bupati Eliazer Yentji Sunur pun marah, dan memerintahkan segera periksa yang bersangkutan. Wakil Bupati juga geram karena merasa dicatut. Ia lantas mengingatkan seluruh pimpinan OPD di Lembata untuk stop mengadu domba dirinya dengan bupati.
Peringatan keras Wakil Bupati ini menunjukkan komitmen dirinya untuk tidak mau ada benturan dengan Bupati selama menahkodai Lembata lima tahun ke depan. Wakil tidak mau ada gesekan atau konflik kepentingan dengan bupati.
“Saya minta supaya tidak boleh ada sikap adu domba. Karena apa pun yang saya lakukan pasti selalu saya sampaikan kepada bupati. Lagi pula apa yang kami lakukan saat ini tidak ada hubungan dengan perbedaan politik saat pilkada lalu. Politik sudah selesai dan kami ingin bekerja optimal untuk membangun dan memajukan daerah ini,” tandas Wabup Thomas Langoday.
Seperti disaksikan media, dalam rapat di Aula Kantor Bupati Lembata, Senin (11/9/2017), Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur, marah besar ketika mendengar laporan Asisten I Sekda Lembata, Nico Padji Liarian, bahwa Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aleks Making, bertugas di luar daerah.
Dengan suara sedikit bergetar, Sunur minta agar Aleks segera diperiksa karena yang dilakukan Aleks tanpa sepengetahuannya, padahal ia tengah berada di Lembata.
“Siapa yang mengizinkan dia pergi ke luar daerah?” tanya Bupati Sunur kepada Nico Padji yang langsung dijawab, bahwa Aleks menyampaikan kalau telah melaporkan maksud ke luar daerah itu kepada Wakil Bupati Lembata, Thomas Ola Langoday.
Mendengar jawaban itu, Wabup Thomas yang duduk bersebelahan dengan Bupati Sunur kaget. Sebab, ia tidak pernah memberikan izin ataupun disposisi kepada yang bersangkutan untuk tugas dinas ke luar daerah.
Bupati Sunur makin marah. Ia langsyng menegaskan agar saat pulang nanti Aleks Making harus diperiksa. “Setelah pulang nanti, pejabat ini harus diperiksa sebab melaksanakan tugas ke luar daerah tanpa izin,” tegasnya.
Ia mengatakan, selain kadis tersebut di-BAP, yang bersangkutan juga harus diberi sanksi. Apa yang dilakukan tersebut semata untuk meningkatkan kinerja para kepala dinas di daerah tersebut.
Dia menyebutkan, apabila pejabat ke luar daerah, maka harus sepengetahuan dirinya. Apalagi dirinya berada di Lembata. Bila ia tidak berada di tempat, maka semua pejabat keluar daerah harus seizin Wakil Bupati.
“Ini harus diperhatikan. Bagi pejabat yang tidak menaatinya, maka akan diberi sanksi. Sanksi juga akan dijatuhkan bila pejabat absen dua kali saat rapat dengan bupati atau wakil bupati,” tandas Bupati Sunur.
Rapat hari itu dipimpin Bupati Sunur didampingi Wabup Thomas yang dihadiri seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Sesuai rencana, rapat tersebut berlangsung pukul 09.00 Wita. Namun karena banyak pejabat belum datang, Bupati meminta agar pertemuan tersebut diundur lagi ke pukul 09.30 Wita sampai kepala OPD hadir seluruhnya.
Saat tiba pukul 09.30 Wita, namun banyak kepala OPD belum tiba, Bupati Sunur mulai marah. Ia tetap memimpin rapat tersebut dan bagi kepala dinas yang terlambat dilarang masuk pertemuan.
Alhasil, sejumlah kepala dinas pun terpaksa berada di luar ruang pertemuan bersama sejumlah staf. Para pejabat itu tidak diperkenankan masuk. Sementara di dalam ruangan itu, pertemuan tetap dilaksanakan.
Para pejabat yang berada di luar ruangan, di antaranya Camat Atadei, Kasimirus Murin, Camat Wulandoni, Reymundus Assan, dan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Anthanasius Aur Amuntoda.
Stop Adu Domba
Wakil Bupati Lembata, Thomas Ola Langoday meminta seluruh pimpinan OPD agar tidak boleh mengadu domba dirinya dengan Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur.
“Saya minta para pejabat tidak boleh mengadu domba saya dengan Pak Bupati. Selama Bupati berada di Lembata, semuanya harus dengan bupati. Begitu juga bila hanya dirinya berada di Lembata, saya selalu melaporkan semua hal kepada bupati. Jadi jangan coba-coba mengadu domba saya dengan bupati,” tandas Wabup Thomas.
Wabup Langoday juga membeberkan bahwa akhir-akhir ini ada banyak pihak yang selalu mengait-ngaitkan rencana mutasi dalam tubuh pemerintahan dengan perbedaan politik saat pilkada lalu. “Tidak ada itu. Mutasi itu bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja aparat,” tegas Langoday. (*/jdz)
