JAKARTA – Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan mayoritas masyarakat ingin Presiden Joko Widodo melakukan perombakan (reshuffle) kabinte.
Diketahui, sekitar 72,9% responden memandang reshuffle perlu dilakukan. Responden juga berpendapat sejumlah menteri harus diganti. Di antaranya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly paling layak diganti dengan 64,1% responden, kemudian Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dengan 52,4%.
Sekitar 47,5% responden ingin Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah diganti, berikut Menteri Agama Fachrul Razi, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Sejumlah menteri masuk dalam daftar 10 besar yang dinilai harus diganti.
“Justru orang-orang yang paling dekat dengan Presiden Joko Widodo (harus diganti),” papar Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, dalam suatu diskusi, Sabtu (4/7).
Survei juga menunjukkan nama mantan menteri yang diharapkan kembali masuk dalam jajaran kabinet. Di antaranya, Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti dengan 37,2% responden, kemudian Menteri Pariwisata 2014-2019 Arief Yahya sebesar 32,32%. Selanjutnya, Menteri BUMN era Presiden SBY, yakni Dahlan Iskan, berikut Menteri ESDM periode 2016-2019 Ignasius Jonan.
Adapun survey dilakukan pada 8-25 Juni, yang menyasar 135 desa di 35 provinsi. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekecewaannya dalam sidang kabinet pada 18 Juni lalu. Kepala Negara mengaku tidak puas dengan kinerja para pembantunya yang tidak signifikan dalam penanganan covid-19.
Dedy menilai kemarahan Presiden relevan dengan kekecewaan publik. Masih dari hasil survei yang sama, 58% responden menyatakan kurang puas terhadap kinerja pemerintah pusat dan daerah, hingga tingkat RT/RW.
Setelah dilakukan pengklasteran, sekitar 32,5% responden merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah pusat. Adapun 41,9% responden kecewa dengan kinerja pemerintah daerah, kemudian 16% responden tidak puas dengan kinerja petugas RT/RW. “Ini angka yang muncul dengan kinerja pemerintah pada masa pandemi. Kemarahan Pak Jokowi saya rasa tidak hanya ditujukan pada kabinet, namun juga seluruh struktur pemerintahan,” tandasnya. (mi/jdz)
