KUPANG – Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana APBN untuk pembangunan Pos Lintas Batas Negara di Oepoli dan Napan. Karena itu, Pemerintah Provinsi NTT pun terus mendorong percepatan rencana Pembangunan dua PLBN itu dalam tahun 2020.
Hal itu dijelaskan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi NTT Drs. Jamaluddin Ahmad, kepada wartawan usai memimpin Rapat Percepatan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Oepoli di Ruang Kerjanya bersama para Pimpinan Badan Pengelola Perbatasan NTT, Perwakilan Pemerintah Kabupaten Kupang, Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) NTT, dan Korem, Rabu (29/1).
Menurut Jamaluddin, Pemerintah Provinsi NTT sedang melakukan percepatan pembangunan PLBN Oepoli dan Napan dengan kolaborasi dan koordinasi dengan seluruh pihak. “Dalam rangka menyambut pembangunan dua PLBN di NTT yakni di Oepoli dan Napan, maka percepatan-percepatan kolaborasi, koordinasi dan integrasi terus kita lakukan dengan berbagai unsur terkait baik dengan Pemerintah kabupaten TTU, Kabupaten Kupang, dengan Danrem dan Balai Prasarana Pemukiman Wilayah NTT,” jelas Jamaluddin.
“Rapat ini sudah dua kali dan kita lihat progres dan statement sudah dikeluarkan pemerintah bahwa 2020 itu kita mesti wujudkan pembangunan demi percepatan karena semua ini untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi NTT dalam visi besar NTT Bangkit dan Sejahtera,” katanya.
“Kita tahu bahwa masyarakat di perbatasan itu terisolasi dalam berbagai aspek kehidupan, nah karena itu ketika Pemerintah Pusat memberikan bagi kita pembangunan PLBN di NTT maka kita merespon dan kita ingin 2020 ini sudah harus dilaksanakan. Pada saat ini dalam rangka koordinasi untuk menyesuaikan sejumlah hal-hal yang masih kita anggap belum final antara lain soal titik batas di Oepoli,” tambah dia.
Ia juga berharap, masalah-masalah tersebut dapat terselesaikan sehingga pembangunan PLBN dapat dilaksanakan dengan baik. “Kita sudah bersepakat agar masalah titik-titik start pembangunan tersebut dapat diselesaikan segera dan Pemerintah Kabupaten juga tidak mau kehilangan momentum besar ini tentunya. Bayangkan kalau proyek begini besar datang dan hilang itu dia (Pemkab Kupang) pasti tidak akan mau. Mudah- mudahan dalam waktu dekat perbedaan pendapat sedikit soal titik start khusus di Oepoli itu bisa terselesaikan,” harapnya.
Kata dia, tidak boleh ada keraguan dalam membangun karena dana pembangunan PLBN tersebut disediakan oleh pemerintah Pusat. “Karena Pemerintah Pusat bilang sekarang dana ada, siapkan lahan kita bangun. Kita tidak perlu pusing soal APBD. Nah sekarang stakeholder terkait bagaimana berkoordinasi dan kolaborasi untuk menyelesaikan masalah tanah, aset yang ada disitu, ganti rugi dan yang lain,” tegasnya.
Ia mengatakan untuk pembangunan PLBN Napan di TTU juga memiliki kendala diantaranya berkaitan dengan pembebasan lahan masyarakat kurang lebih 7 hingga 8 hektar. “Akan diupayakan caranya dalam mengurusi hal tersebut termasuk kompensasi yang akan diberikan pada masyarakat pemilik lahan,” ujarnya.
Kepala Badan Pengelola Perbatasan NTT Linus Lusi menjelaskan, pembangunan dua PLBN tersebut adalah bagian dari rencana Pemerintah Pusat. “Terkait dengan Pos Lintas Batas Negara, lewat instruksi Presiden No 1 tahun 2019 mengenai pembangunan 11 PLBN di Indonesia. NTT kebagian 2 PLBN yaitu di Oepoli dan Napan,” ujarnya.
“Pemerintah Provinsi juga akan kerjakan jalan jalur selatan sampai di Oepoli dan juga kita sifat kolaborasi otoritas yang mana status jalan negara akan dikerjakan oleh Balai Jalan Nasional, jalan provinsi akan dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi, begitu juga dengan segmen Kabupaten Kupang untuk dalam menunjang PLBN Oepoli dan juga pengembangan pembangunan lain yang sementara dibuat yaitu Observatorium dan sebagainya seperti Jembatan Penghubung (Jembatan NTT Sejahtera) di Noelbesi,” ujar Linus.
Menurut perencanaan oleh tim dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT, pembangunan 2 PLBN ini sama dengan Motaain dan Motamasin, diantaranya pembangunan fisik PLBN, Wima Negara, dan Pos Pengamanan. (hms/jk)
