Kupang, mediantt.com — Keras dan tajamnya dinamika politik di DPR RI yang berjuang merebut jabatan dan kekuasaan, dipastikan tidak akan ada di DPRD NTT periode 2014-2019. Sebab, distribusi jabatan pada alat kelengkapan dewan dilakukan secara proporsional dalam prinsip kebersamaan. DPRD NTT malah bertekad menempatkan aspirasi dan kepetingan kesejahteraan rakyat sebagai simpul yang mempersatukan dan puncak perjuangan selama lima tahun ke depan.
“Di tengah kegalauan masyarakat terhadap fenomena yang terjadi di DPR RI, kami pastikan bahwa DPRD NTT selama lima tahun ke depan tidak ada koalisi yang berorientasi perebutan jabatan dan kekuasaan di DPRD NTT.
Kalaupun ada perbedaan, kami akan tunjukan dengan melahirkan pikiran-pikiran cerdas dari fraksi-fraksi dan komisi-komisi dalam mengawal setiap kebijakan dan program yang laksanakan oleh pemerintah. Saya yakin sejatinya kita berasal dari koalisi rakyat yang memiliki kecintaan dan semangat Merah Putih yang sama untuk mewujudkan NTT dan Indonesia Hebat masa kini dan mendatang. Hendaknya DPRD NTT menjadikan lembaga DPRD NTT sebagai rumah besar aspirasi rakyat,” begitu tekad Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno, dalam pidato politiknya usai dilantik menjadi Ketua DPRD NTT dalam Paripurna Istimewa, Rabu (11/11/2014).
Anwar juga mengajak tiga wakil ketua DPRD NTT yang sama-sama disumpah agar sebagai pimpinan mewujudkan kebersamaan dalam kepemimpinan yang demokratis dengan prinsip kolektif kolegial. Sementara kepada seluruh anggota DPRD NTT ia meminta untuk berpolitik sebagai negarawan.
“Sebagai politisi dalam lembaga DPRD NTT perbedaan pandangan dan sikap politik sekeras dan setajam apapun adalah lumrah dan wajar. Tetapi etika dan norma politik dan semangat persamaan dan persaudaraan diantara kita harus tetap dijaga. Jadikan lembaga DPRD sebagai ruang diskusi, dialog dan pertarungan ide dan gagasan-gagasan besar untuk membangun NTT,” harap Anwar.
Ia juga menuturkan, Gubernur dan DPRD NTT segera bersidang membahas anggaran tahun 2015 termasuk agenda-agenda penting dan strategis lainnya untuk kesejahteraan masyarakat. “Untuk itu, bersama gubernur NTT dan jajarannya kita mantapkan tekad untuk mewujudkan pemerintah daerah yang profesional, transparan dan akuntabel serta mendukung penuh gubernur NTT dan jajaran Pemprov NTT sesuai Road Map yang telah ditetapkan untuk menuju Penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI Perwakilan NTT pada tahun 2016,” tegas Anwar Pua Geno.
Anwar juga meminta seluruh Anggota DPRD NTT melalui Fungsi Anggaran (Budged) untuk mewujudkan Politik Anggaran Pembangunan Yang Pro Rakyat dan Pro Perubahan dalam spirit Anggaran Untuk Kesejahteraan Rakyat dalam Bingkai enam tekad pembangunan dan program-program unggulan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi NTT.
“DPRD NTT melalui fungsi legislasi harus mampu melahirkan jumlah atau kualitas Peraturan Daerah Insiatif DPRD. Sebab, selain fungsi budgegting, Anggota DPRD NTT juga harus memaksimalkan fungsi pengawasan (kontrol) terhadap jalannya pemerintahan, terutama terkait berbagai kegiatan pembangunan yang menggunakan APBD NTT. DPRD NTT akan tetap kritis dan korektif tetapi obyektif, rasional dan tetap menjaga keseimbangan dalam hubungan kemitraan dengan Pemerintah Provinsi NTT. Sikap kritis yang dilakukan Anggota DPRD NTT untuk menguatkan dan mensukseskan jalannya roda Pemerintahan Daerah agar pembangunan yang dilakukan bermanfaat bagi daerah dan rakyat NTT pada umumnya,” tegas Anwar Pua Geno.
Bukan Mewakili Agama
Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya dalam sambutannya mengatakan, pemerintah dan masyarakat NTT berbangga karena proses yang panjang penetapan pimpinan DPRD NTT hingga usulan pelantikan pimpinan DPRD NTT periode 2014-2019 telah dilalui dengan baik hingga pelantikan.
“Kita berbahagia karena apa yang kita saksikan hari ini adalah realita yang terjadi di NTT. Terlepas dari dinamika penetapan pimpinan dari partai politik masing-masing yang bermuara pada pelantikan hari ini. Potret pimpinan DPRD Provinsi NTT Periode 2014-2019 istimewa dibanding dengan realita pimpinan DPRD pada saat NTT terbentuk tahun 1958,” katanya.
Menurutnya, rakyat NTT memberi mandat kepada empat orang pemuda di daerah ini sebagai pimpinan DPRD NTT. “Di pundak empat pemuda ini rakyat NTT meletakan harapannya untuk bermitra dan terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi NTT,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, empat pemuda yang diambil sumpah dan janji ini bukan mewakili partai politik apalagi mewakili kepentingan pribadi dan golongan, agama dan suku. “Tapi eksistensi mereka diorientasikan pada tersalurnya aspirasi rakyat NTT, terselenggaranya pemerintahan dengan baik, terpenuhinya kebutuhan dan pengendalian anggaran untuk hidup rakyat NTT yang semakin bermartabat. Kolaborasi ini memberi energi baru dalam dinamika kehidupan demokrasi saat ini yang cendrung menggerus kebersamaan, persaudaraan dan kegembiraan bersama. Untuk itu, pengucapan sumpah dan janji dari empat pimpinan DPRD NTT ini adalah sebuah anugerah bagi daerah ini,” katanya, mengingatkan.
Ia menambahkan, seluruh masyarakat NTT berharap banyak kepada pimpinan dan anggota DPRD NTT untuk meningkatkan hasil pembangunan yang sudah ada, meminimalisir kendala yang masih ada serta memberikan berbagai input agar masyarakat NTT semakin menikmati hidup yang lebih baik dan hidup yang lebih sejahtera.
“Saat ini Pemerintah provinsi NTT sedang melaksanakan berbagai program diantaranya, delapan agenda pembangunan, enam tekad pembangunan, program desa mandiri anggur merah, gerakan pulang kampong, gerakan konsumsi pangan lokal, Gong Belajar dan berbagai program lainnya. Kita butuh dukungan DPRD NTT,” katanya.
Pengambilan sumpah dan janji pimpinan DPRD NTT ini dipandu Ketua Pengadilan Tinggi Kupang. Pimpinan definitif yang diambil sumpah yakni Anwar Pua Geno dari Golkar (Ketua), Nelson Matara dari PDIP (Wakil Ketua), Gabriel Beri Bina dari Gerindra (Wakil Ketua) dan Alexander Ofong dari Nasdem (Wakil Ketua). Dengan pengucapan sumpah ini, maka berakhir sudah masa tugas pimpinan sementara yang selama ini dipegang Alfridus Bria Seran dan Nelson Matara. (jdz)
