KOTA KUPANG – Wali Kota Kupang Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH, memberikan apresiasi atas program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Bank Tabungan Negara (BTN) yang diyakini mampu menjawab pemenuhan kebutuhan rumah tempat tinggal modern bagi warga di Kota Kupang. Ada peluang kerja sama yang terjalin antara Pemerintah Kota Kupang dan Bank Tabungan Negara (BTN) dalam menyediakan rumah modern layak huni bagi ASN dan honorer yang belum memiliki rumah.
Hal itu disampaikannya usai mengikuti sosialisasi KPR BTN yang berlangsung di Hotel Sotis Kupang, Selasa (20/4).
Turut hadir Ketua Komisi III DPR RI, Herman Heri, Kapolda NTT, Irjen Pol. Drs. Lotharia Latief, SH, M.Hum, Wakapolda NTT, Brigjen Pol Drs. Ama Kliment Dwikorjanto, M.Si, para Asisten Sekda Kota Kupang, Kepala BKPPD Kota Kupang dan sejumlah pejabat terkait.
Menurut Wali Kota Kupang, peluang kerja sama demi kesejahteraan masyarakat Kota Kupang ini terbuka berkat perantaraan Ketua Komisi III DPR RI, Herman Heri. Karena itu atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Kupang Wali Kota berterima kasih atas fasilitasi tersebut.
Pemerintah Kota Kupang, menurutnya, siap memberikan dukungan dan bantuan uang muka bagi para ASN yang hendak memiliki rumah lewat program ini. Program ini juga menurutnya terbuka bagi masyarakat umum dan para tenaga honorer.
Ketua Komisi III DPR RI, Herman Heri dalam sosialisasi tersebut menjelaskan, KPR BTN merupakan bagian dari program 1 juta rumah yang dicanangkan pemerintahan Jokowi. Diakuinya sebagai politisi dan pengusaha, sejak 20-an tahun lalu telah menghitung, bahwa salah kebutuhan penting masyarakat NTT di perkotaan saat ini adalah rumah. Karena itu sejak lama dia telah mempersiapkan lahan yang cukup untuk pembangunan perumahan tersebut guna menyukseskan program 1 juta rumah pemerintah saat ini.
Kepala Kanwil 3 Bank BTN, Iriska Dewayani memaparkan BTN memiliki sejumlah produk menarik terkait pembiayaan pembelian rumah. Salah satunya adalah KPR bersubsidi FLPP dengan uang muka 1 persen, subsidi Rp 4 juta dan suku bunga 5 persen dengan jangka waktu hingga 20 tahun bagi masyarakat yang berpenghasilan Rp 8 juta ke bawah per bulan.
Selain para ASN dan anggota TNI/Polri, program ini juga bisa dinikmati oleh pegawai honorer di instansi pemerintahan dengan syarat antara lain masa kerja minimal 3 tahun, riwayat kredit lancar, memiliki reputasi baik minimal 3 tahun disertai surat pernyataan atasan langsung serta sejumlah syarat dan ketentuan lainnya. (ans)
