KOTA KUPANG – Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menerima audiensi dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kupang di Ruang Kerja Wali Kota, Selasa (11/3). Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota didampingi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang, Jimmy Tunliu.
Hadir pula Kepala KPP Pratama Kupang, Rimedi Tarigan, Kepala KPPN Kupang, Masta Boru Manurung, serta Kepala Seksi Pengawasan IV, I Putu Adhi Saputra.
Kepala KPPN Kupang, Masta Boru Manurung, menyampaikan pentingnya penguatan sistem monitoring yang lebih ketat terhadap penyaluran dana dan pengelolaan perpajakan di seluruh perangkat daerah. Dia menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam memastikan tidak adanya kebocoran dana dan seluruh kewajiban perpajakan dapat tercatat dengan baik.
“Kami berharap adanya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah, KPPN, dan lembaga pengawasan lainnya untuk memperkuat sistem ini. Dengan demikian, dana yang dialokasikan benar-benar sampai kepada pihak yang berhak dan penerimaan pajak dapat dimanfaatkan untuk pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Masta.
Menanggapi hal itu, Walikota Kupang mengapresiasi dukungan KPPN Kupang dalam mendorong pengelolaan keuangan dan pajak yang lebih transparan dan akuntabel. Dia juga menyatakan komitmen Pemerintah Kota Kupang untuk meningkatkan sinergi dalam penguatan sistem pengelolaan dana dan perpajakan.
“Kami sangat mendukung langkah-langkah perbaikan sistem pengelolaan dana dan pajak ini. Transparansi adalah fondasi utama bagi pemerintahan yang bersih dan ekonomi yang sehat. Saya minta Plt Kepala BKAD untuk lebih proaktif dalam melakukan monitoring dan memastikan pengelolaan perpajakan di setiap perangkat daerah berjalan dengan baik,” tegas Walikota.
Dia menambahkan, penguatan sistem ini tidak hanya akan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan daerah, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan yang merata dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Kupang. Walikota berharap, seluruh dana yang dialokasikan dapat digunakan secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat. (enjel/st)
